Alasan Guru Tidak Mau Menjadi Kepala Sekolah
Sejaka jaman orde baru, guru juga selalu dininabobokan dengan sanjungan �pekerjaan guru adalah mulia dan pahlawan tanpa tanda jasa�. Sanjungan yang meninabobokan guru itu memang tidak ada yang salah, semuanya adalah benar. Guru pekerjaan mulia adalah benar dibuktikan dengan dalil di atas. Lalu, guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa juga benar, karena guru yang jasanya amat mulia itu tidak pernah diberi tanda jasa sebagaimana TNI dan polisi.
Namun apa fenomena yang terjadi? Diam-diam dulu, jabatan guru terutama guru SD, oleh guru itu sendiri kurang dibanggakan. Bagaimana dengan kondisi guru jaman sekarang? Sudahkah dibanggakan oleh mereka sebagai penyandang guru? Ya, sudah. Jabatan guru sekarang ini mulai dibanggakan oleh semua guru. Bahkan jabatan guru sekarang mulai dilirik oleh kaum muda potensial. Alasannya adalah karena guru gajinya dibayar 2 kali lipat dari gaji pokoknya melalui tunjangan sertifikasi. Gaji pokok guru jaman sekarang paling besar untuk ukuran PNS apa pun. Jika seorang guru gaji pokoknya 2.500.000, maka jika sudah sertifikasi gaji pokoknya akan dibayar sebesar 5.000.000 (lima juta). Sehingga kehidupan guru menjadi relative sejahtera. Inikah hal yang menyebabkan banyak guru yang tidak berminat mutasi dan menjadi kepala sekoah? Jawabannya tidak dapat dikatakan sepenuhnya �ya�. Ternyata menurut survey-surveyan kecil-kecilan, yang paling prinsip mengapa guru tidak tertarik melimpah atau menjadi kepala sekolah antara lain adalah :
- Menjadi Kepala Sekolah atau melimpah ke structural tidaklah mudah, berprestasi atau tidak, tetap harus memenuhi �wani piro�alias nyogok. Nyogok adalah hukumnya haram.
- Menjadi kepala sekolah hanya akan memperbanyak dosa. Karena di SD atau SMP menggunakan uang Negara, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai menejer sekolah kepala sekolah adalah penanggung jawab segalanya. Penggunaan dana BOS tidak selamanya lurus sesuai aturan. Penyalahgunaan uang Negara bukan pada posnya, adalah pelanggaran. Setiap pelanggaran pasti ada konsekwensi hukumnya. Apalagi, kalau dana BOS ditilep, belanja di-mark up, dimanipulasi dan sebagainya, jelas kategorinya korupsi. Korupsi adalah dosa.
- Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana BOS cukup ruwet. Banyak kepala sekolah yang mengeluh karena pusing dengan pembuatan SPJ. Pusingnya membuat SPJ BOS akibat dari tidak sehatnya penggunaan BOS. Bukan karena kepala sekolahnya yang korup, akan tetapi sering kepala sekolah dibuat pusing padahal pihak lain yang diuntungkan (memperkaya diri).
- Guru tidak berminat melimpah menjadi tenaga structural/jabatan structural, karena takut tidak kuat melawan arus. Melawan arus berarti melawan kebanyakan orang. Segelintir orang melawan banyak orang maka akan ditendang. Kalau arusnya korupsi ia harus ikut korupsi. Ikut korupsi berarti menjadi penghianat rakyat, melawan hukum Allah dan negara. Dan lain-lain.
Categories:
Artikel
0 komentar:
Posting Komentar